MORATORIUM CPNS DAN PENINGKATAN KINERJA

Kita sudah banyak mendengar program-program reformasi birokrasi diterapkan dilingkungan instansi pemerintahan, namun belum juga membawa hasil bila tidak ingin disebut stagnan/jalan ditempat. Padahal reformasi birokrasi bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik adalah harapan masyarakat luas. Dengan kata lain reformasi birokrasi menjadi tidak bermakna bagi rakyat selama pelayanan publik masih tetap mengecewakan.

Salah satu program baru dalam rangka reformasi birokrasi yang digulirkan akhir-akhir ini ke publik adalah penghentian sementara atau moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berbagai kalangan mendesak pemerintah melakukan moratorium penerimaan CPNS. Wacana ini menarik untuk kita kaji bersama. Ada beberapa alasan yang diungkapkan, mengapa pemerintah perlu mengambil kebijakan tersebut. Pertama, penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak daerah justru membebani keuangan daerah setempat. Di banyak daerah, laju penambahan jumlah pegawai lebih cepat dibanding laju pendapatan daerah. Kedua,  kenyataan dilapangan berbicara, penambahan PNS tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pelayanan mereka kepada publik.

Usulan moratorium penerimaan CPNS awalnya disampaikan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Berdasarkan kajian Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional menilai jumlah PNS saat ini sudah terlalu banyak. Perekrutan PNS harus dihentikan sementara, paling lambat enam bulan ke depan. Tidak terkendalinya pengelolaan PNS dan calon PNS sangat berbahaya. Tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga efektivitas kerja yang tentu saja berimbas pada pelayanan publik. Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa anggaran untuk PNS setiap tahun meningkat. Pada 2005, anggaran PNS Rp. 54,3 triliun, kemudian naik drastis menjadi Rp 162,7 triliun (APBNP) atau 147,9 triliun (realisasi) pada 2010. Kemudian membengkak pada 2011, anggaran belanja PNS sebesar Rp 180,6 triliun (RAPBN) atau Rp 180,8 triliun (APBN).

Dengan kondisi keuangan mayoritas pemerintahan kab./kota dan pemerintahan provinsi yang masih pas-pasan, sehingga di sebagian daerah di Indonesia sebagian besar anggaran, yaitu 60 persen hingga 70 persen, habis digunakan menggaji karyawan. Akibatnya jumlah anggaran yang mengalir untuk pembangunan dan membantu masyarakat tidak mampu, sangat kecil. Jadi kalau melihat infrastruktur di daerah-daerah itu bergerak melambat, baik itu jalan-jalan yang kurang bagus, sarana dan prasarana umum jelek kondisinya, bangunan sekolah banyak yang rusak itu semua karena pemerintah sejatinya hanya punya sedikit anggaran pembangunan.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, bahkan jumlah PNS terus ditambah, bisa sangat berbahaya bagi stabilitas sosial dan politik. Oleh karenanya pemerintah pusat maupun daerah agar mempertimbangkan segera adanya usulan moratorium penerimaan CPNS. Usul tersebut sekaligus menjadi bagian konkret dari langkah reformasi birokrasi yang selama ini dikampanyekan Pemerintah.

Fakta lain yang selama ini kita lihat, membengkaknya jumlah PNS tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Terbukti saat ini jumlah PNS mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi penyelenggaraan pelayanan publik tidak mengalami perubahan signifikan. Dengan kenyataan tersebut berarti meski PNS sudah di didik dan dilatih secara khusus, belum mampu mengubah mindset pelayanan mereka yang tidak maksimal. Kualitas pelayanan yang diberikan PNS kepada masyarakat masih di bawah mutu. Untuk itu moratorium CPNS perlu dilakukan, agar pemerintah pusat/daerah lebih berkonsentrasi dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Perlu diperhatikan, moratorium rekrutmen CPNS diperuntukkan bagi para pegawai teknis/pelayanan publik atau pegawai-pegawai di kantor pemerintahan, moratorium tidak berlaku untuk guru dan tenaga kesehatan. Rekrutmen guru dan tenaga kesehatan perlu dikecualikan karena banyak daerah seperti daerah-daerah tertinggal masih sangat membutuhkan. Moratorium rekrutmen CPNS itu hanya salah satu kebijakan yang semestinya diambil pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi.

Moratorium rekrutmen CPNS tidak cukup memadai tanpa kebijakan menyeluruh terkait reformasi birokrasi. Selain moratorium perlu ada peningkatan kinerja birokrasi. Sudah menjadi rahasia umum kualitas birokrasi pelayanan di Indonesia jauh dari memuaskan. Birokrasi di Indonesia sangat buruk dan sangat koruptif. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja para abdi negara tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan mekanisme reward dan punishment. Hal ini sangat penting untuk menguatkan orientasi kinerja para pegawai.

Selama ini tidak cukup jelas perbedaan antara birokrat yang kinerjanya baik dengan yang tidak. Tidak heran hampir semua orang ingin menjadi PNS karena PNS menjadi pekerjaan sekali seumur hidup, tidak peduli bagaimanapun kinerjanya. Hanya PNS yang berkinerja baik yang diberi penghargaan begitu juga sebaliknya. Asalkan kinerjanya sudah baik, kita semua setuju jika gaji PNS naik berlipat-lipat atau yang disebut dengan reumenerasi. Jika kebijakan reumenerasi dipukul rata, yakni PNS yang buruk kinerjanya pun menerima reumenerasi, maka hanya akan membangkrutkan negara. Hal ini dilakukan bukan berarti kita menolak kebijakan reumenerasi.. Reformasi birokrasi bukan hanya sekedar reumenerasi, tapi harus membenahi semua aspek di birokrasi. Para pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan merevisi UU kepegawaian negara.

Jika hal tersebut dapat dilakukan maka secara perlahan postur PNS akan ramping, tetapi pelayanan masyarakat bisa membaik. Dengan penerapan reward dan punishment juga akan membuat iklim kompetisi kerja di lingkungan birokrasi akan semakin sehat dan hidup. Pada gilirannya juga akan mendorong efisiensi dan efektifitas birokrasi karena hanya yang kinerjanya baik saja yang akan bertahan.(Danu_Sang Pencerah)

Read More

CERMIN BURUKNYA KONDISI PENDIDIKAN INDONESIA

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Untuk meraih predikat tersebut salah satu indikator pentingnya adalah pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang bermutu, suatu bangsa memiliki citra sebagai bangsa yang besar dan modern. Hal ini tentu berlaku juga bagi negara Indonesia. Namun, sangat ironis rasanya melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Berbagai masalah timbul, mulai dari kualitas sebagian besar pendidik yang masih rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, mahalnya biaya pendidikan, dan kurikulum yang sering berubah-ubah.

Permasalahan lain yang terjadi pada dunia pendidikan kita akhir-akhir ini yang membuat kita menjadi miris adalah penurunan nilai-nilai budi pekerti di sekolah. Salah satunya nilai kejujuran, berupa contek massal dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang terjadi disebuah sekolah dasar di kota Surabaya. Anak sekolah dasar yang semestinya diajarkan nilai-nilai kejujuran justru malah diajari sebaliknya oleh guru mereka sendiri. Ironi yang sangat menyakitkan ditengah harapan yang besar pada masa depan mereka. Hal tersebut mencerminkan buruknya kondisi pendidikan Indonesia.      

Oleh sebab itu perlu keterlibatan beberapa pihak untuk memperbaiki carut-marut kondisi pendidikan kita. Pertama keluarga, keluarga menjadi tempat awal dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak. Mulai dari keluarga inilah anak dikenalkan dengan sikap-sikap terpuji seperti, kejujuran serta bohong itu dosa. Orang tua jangan sampai lepas tangan dalam mendidik buah hatinya. Orang tua harus berkontribusi dalam setiap perkembangan fisik maupun psikis anak.

Sekolah memegang peranan penting dalam memberikan pendidikan kepada anak. Sekolah harus mengajarkan dan melatihkan nilai dalam setiap aktifitas pembelajaran. Hal ini sangat penting karena setinggi apa pun pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, tanpa nilai yang didapatnya, maka pendidikan hanya akan memberikan pengetahuan bukan pengajaran. Kita semua tentu tidak mengharapkan apa yang dikemukakan McLuhan dengan teori Pendulum-nya terbukti, yakni manusia yang cerdas otaknya namun rendah emosinya.

Masyarakat mempunyai kontribusi dalam memperbaiki pendidikan. Semua elemen masyarakat harus mendukung ditumbuhkembangkannya  sikap-sikap terpuji seperti toleransi, saling menghormati, tolong-menolong, kejujuran dan gotong royong dalam hubungan sehari-hari. Ibaratnya kehidupan bermasyarakat dijadikan  sarana mengaplikasikan nilai-nilai terpuji  yang telah didapat dikeluarga dan sekolah. Bukan malah masyarakat memerangi kejujuran yang diungkap salah satu warganya.

Pihak terakhir yang harus andil dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia adalah pemerintah. Negara tidak boleh melupakan tugas dan perannya dalam membangun pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mengevaluasi Ujian Nasional(UN). Realita di lapangan membuktikan, UN yang harusnya dijadikan standar pendidikan malah menjadi momok bagi siswa, wali murid, dan sekolah. Mereka berusaha dengan berbagai cara melewati UN demi tujuan masing-masing. Siswa dan wali murid berstigma jika tidak lulus UN sama artinya dengan kiamat. Sehingga keluiusan UN diatas segalanya. Bagi sekolah, tingginya kelulusan meningkatkan nama baik sekolah, sekaligus menjadi ajang promosi. Hal tersebut tentu merupakan paradigma yang keliru.

Read More

KETERLIBATAN SEMUA PIHAK DALAM MENGATASI KECELAKAAN LALULINTAS

Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat merupakan permasalahan kompleks bangsa ini. Hal ini dikarenakan transportasi darat dalam hal ini jalan raya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan. Mencari solusi terhadap permasalahan tersebut seperti mengurai benang kusut. Sehingga tidak salah, di negeri ini kecelakaan lalu lintas di jalan raya menjadi pembunuh no.3 setelah penyakit jantung dan stroke. Menjadi ironi karena beberapa masalah di jalan raya menimpa angkutan umum yang notabene merupakan alat transportasi massal.

Angkutan umum atau yang lebih dikenal dengan angkot, merupakan sarana yang memudahkan transportasi dalam kota maupun antar kota. Angkot menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Banyak sekali peristiwa kecelakaan lalulintas yang diakibatkan oleh angkot. Dari mulai sopir yang semaunya sendiri mengemudikan kendaraannya. Hingga kendaraan yang sudah tidak layak jalan. Angkutan umum tersebut sudah tua usianya, tetap dipaksakan beroperasi. Sehingga sangat rawan kecelakaan. Selain itu, dari segi kondisi bus terlihat berkarat dan kotor sehingga penumpang tidak nyaman berada didalam bus. Padahal angkot dipilih oleh sebagian kalangan, karena biaya yang terjangkau oleh sebagian besar kantong masyarakat kita.

Anggapan di masyarakat mengatakan angkot terkesan lebih menitikberatkan pada kepentingan bisnis, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain, seperti kenyamanan dan keselamatan masyarakat selaku pengguna moda transportasi tersebut. Hal ini membuat masyarakat enggan menggunakan angkot sebagai sarana transpotasi penunjang aktifitasnya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kampanye pemerintah kepada masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, untuk mengurangi kemacetan dan menjaga lingkungan.

Oleh karenanya perlu partisipasi bersama dalam mengatasi masalah tersebut. Pertama, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, perlu mengeluarkan kebijakan pengaturan usia angkot. Sehingga akan ada peremajaan angkot. Selain itu, pengawasan yang ketat melalui uji kelaikan kendaraan atau KIR itu benar-benar dijalankan dengan semestinya. Pengujian setiap enam bulan tersebut jangan ada manipulasi, kalau ada uang, kendaraan rusak pun dapat stempel layak jalan. Aparat dituntut kejujuran dan integritasnya karena dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Uji kelaikan yang dilaksanakan bisa menjadi sarana untuk menyeleksi angkot yang beroperasi di jalan.

Kedua, pengusaha atau perusahaan angkutan umum jangan memberi target setoran kepada sopir. Sistem inilah yang menjadi penyebab sopir ugal-ugalan di jalan raya, karena mereka harus kejar target jika tidak mereka akan nombok. Perusahaan harusnya mewajibkan sopir, mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Tidak kalah penting kesejahteraan sopir perlu ditingkatkan. Untuk ini perlu kerjasama antara pemerintah dan perusahaan angkot.  

Ketiga, sopir angkot harus timbul dalam dirinya kesadaran dan tanggung jawab ketika mengemudikan kendaraannya. Mereka harus sabar dan santun ketika di jalan dan berbagi tempat dengan pengguna jalan yang lain. Sopir angkot harus menyadari bahwa tugasnya sangat mulia yaitu membawa banyak orang yang akan beraktifitas dan bekerja untuk sampai ke tujuan sehingga timbul tanggung jawab moral sopir untuk mengutamakan keselamatan penumpang.  

Jika ketiga pihak diatas dapat menjalankan peran dan fungsinya serta saling bersinergi, impian untuk mempunyai transportasi massal yang nyaman dan aman dapat segera terwujud.

Read More

Sekolah Islam Terpadu Model sekolah masa depan

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Pendidikan juga memegang peranan penting bagi masa depan sebuah bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Kondisi pendidikan di negara kita sekarang ini masih sangat memprihatinkan. Kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara dikawasan Asia Tenggara. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

 Selain permasalahan kualitas, di masyarakat ditemui banyaknya permasalahan di kalangan remaja, seperti pergaulan bebas, narkoba dan kenakalan remaja yang lain. Selain’ beberapa masalah tersebut, ada masalah baru di dunia pendidikan kita, yaitu budaya individualisme dan hedonisme yang menjangkiti pelajar kita. Kalau mau ditelusuri lebih lanjut harus diakui dengan jujur, sistem pendidikan kita  saat ini adalah sistem yang sekular-materialistik. Walaupun hal ini dibantah, dengan argumentasi, UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, “Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.” Akan tetapi realitanya tidak demikian.

Melihat kompleksnya permasalahan pendidikan kita, penulis mencari model pendidikan yang tepat untuk mengatasinya. Penulis melihat dan mengamati fenomena yang timbul di masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Fenomena tersebut adalah menjamurnya SIT (Sekolah Islam Terpadu). SIT terdiri dari SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu), SMPIT (Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu), SMAIT (Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu), bahkan di beberapa SIT, ada kelas Play group dan tempat penitipan anak. Sistem sekolah ini Full day. Ketika melihat lebih dalam tentang sistem pembelajaran/kurikulum, SIT menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan Spiritual secara seimbang.

Kurikulum SIT telah memperhatikan konsekwensi logis dari perkembangan era global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat serta harapan tentang masyarakat dunia masa depan. “Komisi Internasional Untuk Pendidikan Abad Dua Puluh Satu” dalam laporannya ke UNESCO, mengajukan rumusan tentang empat pilar pendidikan yaitu: 1), Learning to live together: belajar untuk memahami dan menghormati orang lain, sejarah, budaya dan nilai-nilai agamanya. 2), Learning to know: penguasaan yang dalam dan luas akan bidang ilmu tertentu, termasuk di dalamnya learning to how. 3), Learning to do: belajar untuk mengaplikasi ilmu, bekerjasama dalam team, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi. 4), Learning to be: belajar untuk dapat mandiri, menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama.

Keempat pilar pendidikan masa depan itu kemudian diterjemahkan ke dalam sistem pembelajaran SIT yang mampu membantu siswa-siswi mereka untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi kehidupan di masa depan, yaitu: kompetensi keagamaan, kompetensi akademik, kompetensi ekonomi, dan kompetensi sosial pribadi. Semua aktivitas belajar di SIT berlandaskan kepada pencapaian tugas-tugas perkembangan dan prinsip-prinsip belajar yang meliputi hal-hal yang terkait dengan kerja kognitif, individual differences, motivasi, bakat dan kecenderungan, serta tata hubungan antar individu. Semua itu kemudian akan mempengaruhi pola dan model instruksional, class management, class assessment, media belajar dan sebagainya. 

SIT menjanjikan perbaikan masa depan karena sekolah memiliki paradigma pendidikan yang maju dan visioner. Pendidikan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi dasar peserta didik yang memiliki sederet keunggulan kompetitif guna menghadapi segala tantangan ke depan. Pendidikan di SIT mampu melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki karakter dan kemampuan sebagai berikut: 1), Memiliki pemahaman yang benar terhadap ajaran agamanya dan landasan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sebagai wujud dari kefahaman tersebut. 2), Kemampuan riset dan teknologi yang tepat. 3), Penguasaan bahasa international yang cakap. 4), Motivasi berprestasi dan Keterampilan belajar yang tinggi. 5), Kepemimpinan yang kuat. 6), Kesehatan yang prima. 6), Keterampilan hidup (life skill). 6), Memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi. 6), Kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

Konsep pembelajaran di SIT memadukan secara harmonis dan seimbang antara apa yang disebut sebagai “ayatul qauliyah” berupa ajaran Al Qur’an dan Hadis Nabi yang suci sebagai petunjuk dan pedoman hidup (minhajul hayah) dan “ayatul kauniyah” berupa segala fenomena alam yang merupakan sunnatul kaun yang menjadi sarana dan fasilitas kehidupan (wasailul hayah). Dengan perpaduan yang harmonis dan seimbang maka SIT telah membebaskan dirinya dari keterjebakan arus “sekulerisasi kurkulum”, ataupun kejumudan dalam arus “sakralisasi kurikulum”.

Kelebihan lain dari SIT adalah SIT melibatkan peran serta guru, orangtua dan masyarakat sesuai dengan proporsinya. Artinya, sekolah merupakan lembaga melahirkan generasi yang berkualitas menjadi tanggung jawab bersama antara negara, sekolah, orangtua dan masyarakat. Pengelolaan sekolah efektif karena melibatkan peran serta keempat pihak tersebut, sesuai dengan peran dan fungsinya. Negara, dalam hal ini pemerintah, memberi dukungan, kemudahan dan perlindungan bagi terselenggaranya sekolah, Orangtua dapat memberi masukan, membantu memperkaya proses belajar, menjadi nara-sumber dan fasilitator dalam berbagai kegiatan sekolah. Masyarakat dapat membantu menyediakan sumber dan fasilitas belajar tambahan yang ada di luar sekolah.

Lingkungan yang baik juga merupakan salah satu nilai lebih bagi SIT. Lingkungan yang bersih, rapih, sehat dan nyaman merupakan syarat mutlak bagi sekolah Islam. Sekolah Islam seharusnya juga mampu menciptakan suasana pergaulan dan interaksi yang Islami: santun, saling menyayangi dan menghormati, saling melindungi dan saling berbagi. Cerminan sekolah Islam yang baik juga ditunjukkan oleh warganya yang tertib, disiplin dan rapih.

Dengan berbagai fakta diatas tidak salah penulis menarik kesimpulan bahwa SIT membawa secercah harapan bagi perbaikan dunia pendidikan di Indonesia. SIT menjadi model sekolah masa depan. Sekolah yang mampu memberi bekal kecerdasan intelektual dan spiritual bagi para muridnya dalam menghadapi tantangan zaman di era globalisasi.

Read More