Sabtu, 20 Agustus 2011

KETERLIBATAN SEMUA PIHAK DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN TRANSPORTASI DI INDONESIA


Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat merupakan permasalahan kompleks bangsa ini. Hal ini dikarenakan transportasi darat dalam hal ini jalan raya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan. Mencari solusi terhadap permasalahan tersebut seperti mengurai benang kusut. Sehingga tidak salah, di negeri ini kecelakaan lalu lintas di jalan raya menjadi pembunuh no.3 setelah penyakit jantung dan stroke. Menjadi ironi karena beberapa masalah di jalan raya menimpa angkutan umum yang notabene merupakan alat transportasi massal.
Angkutan umum atau yang lebih dikenal dengan angkot, merupakan sarana yang memudahkan transportasi dalam kota maupun antar kota. Angkot menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Banyak sekali peristiwa kecelakaan lalulintas yang diakibatkan oleh angkot. Dari mulai sopir yang semaunya sendiri mengemudikan kendaraannya. Hingga kendaraan yang sudah tidak layak jalan. Angkutan umum tersebut sudah tua usianya, tetap dipaksakan beroperasi. Sehingga sangat rawan kecelakaan. Selain itu, dari segi kondisi bus terlihat berkarat dan kotor sehingga penumpang tidak nyaman berada didalam bus. Padahal angkot dipilih oleh sebagian kalangan, karena biaya yang terjangkau oleh sebagian besar kantong masyarakat kita.
Anggapan di masyarakat mengatakan angkot terkesan lebih menitikberatkan pada kepentingan bisnis, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain, seperti kenyamanan dan keselamatan masyarakat selaku pengguna moda transportasi tersebut. Hal ini membuat masyarakat enggan menggunakan angkot sebagai sarana transpotasi penunjang aktifitasnya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kampanye pemerintah kepada masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, untuk mengurangi kemacetan dan menjaga lingkungan.
Oleh karenanya perlu peran serta bersama dalam mengatasi masalah tersebut. Pertama, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, perlu mengeluarkan kebijakan pengaturan usia angkot. Sehingga akan ada peremajaan angkot. Selain itu, pengawasan yang ketat melalui uji kelaikan kendaraan atau KIR itu benar-benar dijalankan dengan semestinya. Pengujian setiap enam bulan tersebut jangan ada manipulasi, kalau ada uang, kendaraan rusak pun dapat stempel layak jalan. Aparat dituntut kejujuran dan integritasnya karena dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Uji kelaikan yang dilaksanakan bisa menjadi sarana untuk menyeleksi angkot yang beroperasi di jalan.
Kedua, pengusaha atau perusahaan angkutan umum jangan memberi target setoran kepada sopir. Sistem inilah yang menjadi penyebab sopir ugal-ugalan di jalan raya, karena mereka harus kejar target jika tidak mereka akan nombok. Perusahaan harusnya mewajibkan sopir, mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Tidak kalah penting kesejahteraan sopir perlu ditingkatkan. Untuk ini perlu kerjasama antara pemerintah dan perusahaan angkot.  
Ketiga, sopir angkot harus timbul dalam dirinya kesadaran dan tanggung jawab ketika mengemudikan kendaraannya. Mereka harus sabar dan santun ketika di jalan dan berbagi tempat dengan pengguna jalan yang lain. Sopir angkot harus menyadari bahwa tugasnya sangat mulia yaitu membawa banyak orang yang akan beraktifitas dan bekerja untuk sampai ke tujuan sehingga timbul tanggung jawab moral sopir untuk mengutamakan keselamatan masyarakat pengguna angkot tersebut.  
Jika ketiga pihak diatas dapat menjalankan peran dan fungsinya serta saling bersinergi, impian untuk mempunyai transportasi massal yang nyaman dan aman dapat segera terwujud.









0 komentar:

Poskan Komentar